Text
Undang-undang ITE: informasi dan transaksi elektronik
Upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengayomi pengguna internet terdokumentasikan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pelbagai dimensi terkait sistem elektronik, transaksi elektronik, kontrak elektronik, penerima serta pengirim dokumentasi elektronik, dan lain sebagainya telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang ini. Maka, kompilasi ini disusun agar dapat membantu masyarakat pengguna internet untuk memahami aturan-aturan yang berlaku demi memperoleh keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
• Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
• Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Administrasi Penyidikan
dan Penindakan Tindak Pidana
di Bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik
• Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
233000297 | U 349.0999 UND t | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
233000298 | U 349.0999 UND t | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain