Essential law for information professionals

Essential Law for Information Professionals offers easy-to-follow practical advice on the law as it affects information management and the fundamental principles underlying practice. The seven years since the last edition was published has seen the introduction of important new pieces of legislation as well as relevant legal cases, which have demonstrated how the law has played out in practice.…

Awqaf-led Islamic social finance: innovative solutions to modern applications

This book provides an authoritative and comprehensive overview of Waqf (endowment), addressing specific issues, models, solutions, structures and practices. As Islamic finance has gained in significance, so too has the institution of Waqf, working towards creating an enterprising and an entrepreneurial community across the globe, in order to meet the underlying objectives of the sustainable dev…

Information law: compliance for librarians, information professionals and kno…

Library staff, information managers, academics, learning technologists, researchers and other practitioners who collect, use, create, share or provide access to published and unpublished resources, such as content, data, databases, personal data and software, need to be aware of the legal and licensing issues that might arise from these activities. This fully up-to-date guide adopts a practical…

Ketatanegaraan Indonesia : perspektif konstitusional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979151920X

Deskripsi Fisik

314 p.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 THA k

Delik-delik korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…

Penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah: litigasi dan nonlitigasi

Perkembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah cukup signifikan di Indonesia, ini ditandai dengan lahirnya beberapa regulasi tentang ekonomi dan bisnis syariah, baik dalam bentuk peraturan per undang – undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peratutan Otoritas Jasa Keuangan, ,Peraturan Mahkamah Agung dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, berkembang pula secara signifi…

Omnibus law: teori dan penerapannya

Buku berjudul Omnibus law (Teori dan Penerapannya) berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde reformasi, termasuk mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada aturan tersebut, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang…

Pengembalian aset tindak pidana korupsi: pendekatan hukum progresif

Usaha pengembalian aset negara "yang dicuri" (stolen asset recovery) dalam tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan fenomena yang problematis bahkan dramatis. Karenanya, hampir tidak ada pelaku yang mengakui dan menyerahkan secara sukarela aset hasil korupsi. Sebaliknya para pelaku umumnya memiliki akses yang luar biasa dan sulit terjangkau hukum dalam menyembunyikan aset hasil tindak pidan…

Etika profesi hukum (Edisi revisi)

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum …

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antarkepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang men…

Bukti elektronik dalam praktik peradilan

Alat bukti berperan penting dalam pembuktian perkara di depan persidangan, karena dengan alat bukti yang cukup dapat dibuktikan salah atau tidanya pelaku tindak pidana. Alat bukti yang selama ini dikenal dalam persidangan perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan dalam persidangan perkara perdata berpedoman pada Pasal 164 HIR. Seiring dengan kemajuan zaman maka tipologi kejah…

Hukum internasional: sumber-sumber hukum

Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas ajaran hukum alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga identik dengan hukum yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state consent). Hukum internasional kemudian bertumpu kepada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang meniscayakan adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum serta pembentuk hukum it…

Kebijakan hukum produk halal di Indonesia

Urgensi Kebijakan Hukum Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh warga Negara khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …

Eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Buku ini mengulas seputar hukum jaminan, asas, subjek, dan bentuk-bentuk hukum jaminan yang dikenal dalam ranah hukum perdata di Indonesia, inklud dengan pemaparan secara normatif mengenai eksekusi jaminan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta menyajikan praktik eksekusinya yang meliputi: eksekusi jaminan Hak Tanggungan Syariah, Eksekusi Hipotek Kapal Laut dengan akad syariah, Eks…

Undang-undang ITE: informasi dan transaksi elektronik

Upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengayomi pengguna internet terdokumentasikan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pelbagai dimensi terkait sistem elektronik, transaksi elektronik, kontrak elektronik, penerima serta pengirim dokumentasi elektronik, dan lain sebagainya telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang ini. Maka, kompilasi ini disusun agar…

Hukum adat Indonesia: suatu kajian kepustakaan dan perkembangannya

Hukum adat terbentuk dari hukum yang tidak tertulis, namun keberadaannya merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta sebagai hukum yang berlaku, ditaati, dan dihormati oleh masyarakatnya. Karenanya, di dalam buku yang berjudul Hukum Adat Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya diuraikan tentang konsep-konsep hukum adat, corak dan siste…

Materi PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat)

Advokat merupakan salah satu profesi yang dikenal publik amat dekat dengan kemewahan dan kelihalan berargumentasi. Nyaris seluruh Jenis perkara yang dihadirkan ke hadapan publik, mulal dari soal perceraian selebriti hingga sengketa di ranah politik selalu melibatkan advokat di dalamnya. Tak jarang,upaya hukum yang dilakukan oleh advokat mampu mengubah norma-norma hukum yang telah ajeg berlaku d…

Hukum jaminan: perspektif hukum positif dan hukum Islam

Segala peraturan serta proses pelaksanaan hak jaminan dan hak kebendaan telah terangkum dalam buku ini secara deatai, runtut, dan komperhensif. Buku ini menyajikan pengantar dalam memahami jaminan dan hukum jaminan, ruang lingkup hukum jaminan, macam-macam lembaga jaminan yang berlaku di Indonesia, serta perbandingan konsep jaminan antara hukum positif dan hukum Islam. selain itu, buku ini dile…

Hukum perusahaan pembiayaan konvensional dan syari'ah di Indonesia: kajian pa…

Buku ini menyajikan pembahasan seputar hukum perusahaan pembiayaan yang dibahas penulis secara lengkap mulai pembentukan OJK, jenis-jenis perusahaan pembiayaan baik konvensional dan syariah berikut dasar hukum konsep dan cara transaksi/akad-nya dari perspektif lembaga baru yang ditugasi dan memiliki wewenang secara hukum untuk mengurus hal-ikhwal tentang sektor jasa keuangan pasca diundangkanny…

Hukum jaminan: kajian konsep dan kritik pengaturan jaminan di Indonesia

Buku berjudul Hukum Jaminan: Kajian Konsep dan Kriitik Pengaturan Jaminan di Indonesia ini berisi delapan bab pembahasan yang berkaitan dengan konsep pada hukum jaminan, meliputi jaminan dalam perjanjian kredit, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, jaminan perorangan, hak merek sebagai objek dalam perjanjian 'rahn', disertai pula analisa kritis pengaturan resi gudang dalam mendukung sektor p…