Hukum internasional kontemporer

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793304537

Deskripsi Fisik

xvi, 276 p.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 341 THO h

An introduction to: Islamic finance theory and practice

Edisi

-

ISBN/ISSN

9780470821886

Deskripsi Fisik

xiii, 318 hal.; 23.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 332.1 IQB a

Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945: kajian perbandingan tentang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790074743

Deskripsi Fisik

xxiv, 294 hal.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 SUK p

Metode penelitian hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790072855

Deskripsi Fisik

ix, 231 p.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 340.072 ALI m

Dasar-dasar hukum pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790073838

Deskripsi Fisik

xii, 296 p.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345 ALI d

Metodologi penelitian hukum: filsafat, teori, dan praktik

Edisi

-

ISBN/ISSN

97860242252731

Deskripsi Fisik

x, 408 p.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 340.072 SUT m

International law and business: a global introduction

This book introduces law in the context of international business. The basics of law are explored using a clear comparative methodology. International and regional economic institutions are discussed, next to the fundaments of private law. These include contract law, liability law, labour law, company law, privacy law, intellectual property law and international private law. The book goes beyon…

Shariah governance in Islamic banking institutions

Shariah governance assumes the primary instrument through which Islamic Banking Institutions (IBIs) ensure the Islamicity of their products, services, operations, and internal environments. It is considered to be one the fundamental elements that differentiates IBIs from their traditional counterparts. Shariah Governance in Islamic Banking Institutionsprovides a critical overview of the key …

The future of Islamic banking and finance in Indonesia: performance, risk and…

Sharia-compliance is the raison d’etre of Islamic banks. All of their instruments and activities should be based on sharia principles, which unfortunately exposes them to greater risks than their conventional counterparts, regulated under the dual banking system in Indonesia. These include inconsistencies between fatwas, unique reputational risks, and inefficiencies in the regulatory framewor…

Islamic law and society: the practice of Iftā' and religious institutions

This book places context at the core of the Islamic mechanism of iftā’ to better understand the process of issuing fatwās in Muslim and non-Muslim countries, thus highlighting the connection between context and contemporaneity, on one hand, and the adaptable perception of Islamic law, on the other. The practice of iftā’ is one of the most important mechanisms of Islamic law that keeps…

Essential law for information professionals

Essential Law for Information Professionals offers easy-to-follow practical advice on the law as it affects information management and the fundamental principles underlying practice. The seven years since the last edition was published has seen the introduction of important new pieces of legislation as well as relevant legal cases, which have demonstrated how the law has played out in practice.…

Awqaf-led Islamic social finance: innovative solutions to modern applications

This book provides an authoritative and comprehensive overview of Waqf (endowment), addressing specific issues, models, solutions, structures and practices. As Islamic finance has gained in significance, so too has the institution of Waqf, working towards creating an enterprising and an entrepreneurial community across the globe, in order to meet the underlying objectives of the sustainable dev…

Information law: compliance for librarians, information professionals and kno…

Library staff, information managers, academics, learning technologists, researchers and other practitioners who collect, use, create, share or provide access to published and unpublished resources, such as content, data, databases, personal data and software, need to be aware of the legal and licensing issues that might arise from these activities. This fully up-to-date guide adopts a practical…

Ketatanegaraan Indonesia : perspektif konstitusional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979151920X

Deskripsi Fisik

314 p.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 THA k

Delik-delik korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…

Penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah: litigasi dan nonlitigasi

Perkembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah cukup signifikan di Indonesia, ini ditandai dengan lahirnya beberapa regulasi tentang ekonomi dan bisnis syariah, baik dalam bentuk peraturan per undang – undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peratutan Otoritas Jasa Keuangan, ,Peraturan Mahkamah Agung dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, berkembang pula secara signifi…

Omnibus law: teori dan penerapannya

Buku berjudul Omnibus law (Teori dan Penerapannya) berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde reformasi, termasuk mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada aturan tersebut, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang…

Pengembalian aset tindak pidana korupsi: pendekatan hukum progresif

Usaha pengembalian aset negara "yang dicuri" (stolen asset recovery) dalam tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan fenomena yang problematis bahkan dramatis. Karenanya, hampir tidak ada pelaku yang mengakui dan menyerahkan secara sukarela aset hasil korupsi. Sebaliknya para pelaku umumnya memiliki akses yang luar biasa dan sulit terjangkau hukum dalam menyembunyikan aset hasil tindak pidan…

Etika profesi hukum (Edisi revisi)

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum …

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antarkepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang men…