Educational administration and policy : effective leadership for American edu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

0132377365

Deskripsi Fisik

xvi, 416 p.: ill., tab.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.200973 GUT e

Managing nonprofit organizations in a policy world

Edisi

-

ISBN/ISSN

9781452240053

Deskripsi Fisik

xvi, 413 hal.: illus, tab.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 658.048 VAU m

Essential law for information professionals

Essential Law for Information Professionals offers easy-to-follow practical advice on the law as it affects information management and the fundamental principles underlying practice. The seven years since the last edition was published has seen the introduction of important new pieces of legislation as well as relevant legal cases, which have demonstrated how the law has played out in practice.…

Information law: compliance for librarians, information professionals and kno…

Library staff, information managers, academics, learning technologists, researchers and other practitioners who collect, use, create, share or provide access to published and unpublished resources, such as content, data, databases, personal data and software, need to be aware of the legal and licensing issues that might arise from these activities. This fully up-to-date guide adopts a practical…

Delik-delik korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…

Pengembalian aset tindak pidana korupsi: pendekatan hukum progresif

Usaha pengembalian aset negara "yang dicuri" (stolen asset recovery) dalam tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan fenomena yang problematis bahkan dramatis. Karenanya, hampir tidak ada pelaku yang mengakui dan menyerahkan secara sukarela aset hasil korupsi. Sebaliknya para pelaku umumnya memiliki akses yang luar biasa dan sulit terjangkau hukum dalam menyembunyikan aset hasil tindak pidan…

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antarkepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang men…

Bukti elektronik dalam praktik peradilan

Alat bukti berperan penting dalam pembuktian perkara di depan persidangan, karena dengan alat bukti yang cukup dapat dibuktikan salah atau tidanya pelaku tindak pidana. Alat bukti yang selama ini dikenal dalam persidangan perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan dalam persidangan perkara perdata berpedoman pada Pasal 164 HIR. Seiring dengan kemajuan zaman maka tipologi kejah…

Kebijakan hukum produk halal di Indonesia

Urgensi Kebijakan Hukum Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh warga Negara khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …

Tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena sangat merendahkan martabat kemanusiaan dan sudah bersifat meluas serta sistemik. Selain itu, di negara Indonesia sendiri Tindak Pidana Perdagangan Orang telah membahayakan tatanan bermasyarakat dan mengancam sen…

Melawan liberalisme pendidikan

Substansi pendidikan sebagai wadah untuk mencerdaskan, pun juga proses integrasi bangsa, proses kebudayaan, serta national and character building menjadi terabaikan. Privatisasi dan liberalisasi pendidikan ini, salah satunya ditampilkan langsung oleh RUU/UU BHP. Imbasnya, pendidikan menjadi sangat legal-formal-managerial, ekonomi-kapitalistik dan tata kelola di dalamnya pun mengerucut pada masa…

Etika profesi kefarmasian dan hukum kesehatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786022022954

Deskripsi Fisik

xii, 152 pages ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 174.2 SAN e

Undang-undang pajak lengkap tahun 2017 : disertai undang-undang pengampunan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786023182305

Deskripsi Fisik

vi, 464 p.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 LAS u

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah (kasus ka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786022600824

Deskripsi Fisik

xx,109hal.:ill.;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 PAH e

Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan umum dan perlindungan hak as…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026322203

Deskripsi Fisik

viii, 210 p.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.046 ZAM p

Employment law for business

Edisi

5th ed.

ISBN/ISSN

9780073028958

Deskripsi Fisik

798 p. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.7301 BEN e

Hukum perusahaan : bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794505809

Deskripsi Fisik

viii, 240 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.066 MUL h

Fundamentals of aviation law

Edisi

-

ISBN/ISSN

9780071458672

Deskripsi Fisik

xxiv, 336 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.097 SPE f

Taxation of expatriate employee

Edisi

-

ISBN/ISSN

9797690644

Deskripsi Fisik

xii, 118 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.05262 ZAK t

Intellectual property law on parallel importation

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794207306

Deskripsi Fisik

v, 313 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 HAW r