Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antarkepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang men…

Bukti elektronik dalam praktik peradilan

Alat bukti berperan penting dalam pembuktian perkara di depan persidangan, karena dengan alat bukti yang cukup dapat dibuktikan salah atau tidanya pelaku tindak pidana. Alat bukti yang selama ini dikenal dalam persidangan perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan dalam persidangan perkara perdata berpedoman pada Pasal 164 HIR. Seiring dengan kemajuan zaman maka tipologi kejah…

Hukum internasional: sumber-sumber hukum

Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas ajaran hukum alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga identik dengan hukum yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state consent). Hukum internasional kemudian bertumpu kepada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang meniscayakan adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum serta pembentuk hukum it…

Kebijakan hukum produk halal di Indonesia

Urgensi Kebijakan Hukum Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh warga Negara khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …

Eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Buku ini mengulas seputar hukum jaminan, asas, subjek, dan bentuk-bentuk hukum jaminan yang dikenal dalam ranah hukum perdata di Indonesia, inklud dengan pemaparan secara normatif mengenai eksekusi jaminan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta menyajikan praktik eksekusinya yang meliputi: eksekusi jaminan Hak Tanggungan Syariah, Eksekusi Hipotek Kapal Laut dengan akad syariah, Eks…

Undang-undang ITE: informasi dan transaksi elektronik

Upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengayomi pengguna internet terdokumentasikan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pelbagai dimensi terkait sistem elektronik, transaksi elektronik, kontrak elektronik, penerima serta pengirim dokumentasi elektronik, dan lain sebagainya telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang ini. Maka, kompilasi ini disusun agar…

Hukum adat Indonesia: suatu kajian kepustakaan dan perkembangannya

Hukum adat terbentuk dari hukum yang tidak tertulis, namun keberadaannya merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta sebagai hukum yang berlaku, ditaati, dan dihormati oleh masyarakatnya. Karenanya, di dalam buku yang berjudul Hukum Adat Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya diuraikan tentang konsep-konsep hukum adat, corak dan siste…

Materi PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat)

Advokat merupakan salah satu profesi yang dikenal publik amat dekat dengan kemewahan dan kelihalan berargumentasi. Nyaris seluruh Jenis perkara yang dihadirkan ke hadapan publik, mulal dari soal perceraian selebriti hingga sengketa di ranah politik selalu melibatkan advokat di dalamnya. Tak jarang,upaya hukum yang dilakukan oleh advokat mampu mengubah norma-norma hukum yang telah ajeg berlaku d…

Hukum jaminan: perspektif hukum positif dan hukum Islam

Segala peraturan serta proses pelaksanaan hak jaminan dan hak kebendaan telah terangkum dalam buku ini secara deatai, runtut, dan komperhensif. Buku ini menyajikan pengantar dalam memahami jaminan dan hukum jaminan, ruang lingkup hukum jaminan, macam-macam lembaga jaminan yang berlaku di Indonesia, serta perbandingan konsep jaminan antara hukum positif dan hukum Islam. selain itu, buku ini dile…

Hukum perusahaan pembiayaan konvensional dan syari'ah di Indonesia: kajian pa…

Buku ini menyajikan pembahasan seputar hukum perusahaan pembiayaan yang dibahas penulis secara lengkap mulai pembentukan OJK, jenis-jenis perusahaan pembiayaan baik konvensional dan syariah berikut dasar hukum konsep dan cara transaksi/akad-nya dari perspektif lembaga baru yang ditugasi dan memiliki wewenang secara hukum untuk mengurus hal-ikhwal tentang sektor jasa keuangan pasca diundangkanny…

Hukum jaminan: kajian konsep dan kritik pengaturan jaminan di Indonesia

Buku berjudul Hukum Jaminan: Kajian Konsep dan Kriitik Pengaturan Jaminan di Indonesia ini berisi delapan bab pembahasan yang berkaitan dengan konsep pada hukum jaminan, meliputi jaminan dalam perjanjian kredit, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, jaminan perorangan, hak merek sebagai objek dalam perjanjian 'rahn', disertai pula analisa kritis pengaturan resi gudang dalam mendukung sektor p…

Hukum perlindungan konsumen: filosofi perlindungan konsumen dalam perspektif …

Muatan materi ini berkaitan erat dengan masalah perlindungan konsumen yang selalu mendapat sorotan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Sebagaimana dimaklumi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di dlam buku juga memuat penjelasan tentang perlindungan konsumen dan ruang lingkup hukum perlindung…

Pelecehan seksual: pergumulan antara tradisi hukum dan kekuasaan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

165 hal.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

U 345.03 MAR p

Mediasi penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-91

Collation

xxvi, 228 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

U 345.08 DEW m

Hukum investasi internasional: teori dan implementasi

Sejak Indonesia mulai menerapkan kebijakan pintu terbuka dengan mengundang masuknya investasi asing ke Indonesia pada tahun 1967, maka Instrumen hukum yang menjadi dasar penanaman modal asing adalah hukum investasi asing yang pengaturannya dituangkan dalam Perjanjian Investasi Bilateral (PIB), PIB menjadi penuntun dan sarana bags negara maju dan negara berkembang, termasuk Indonesia, yang membe…

Hukum waris adat

Hukum waris adat adalah norma dalam hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan tata cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Buku ini membahas mengenai dasar-dasar hukum waris adat, sistem hukum waris adat, para waris, proses pewarisan, dan bentuk-bent…

Kepastian hukum dalam proses arbitase: sebagai forum penyelesaian sengketa bi…

Sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa, arbitrase banyak diminati oleh kalangan dunia bisnis. Namun demikian, kepastian hukum atas pelaksanaan putusan arbitrase masih menjadi permasalahan tersendiri hingga saat ini. Ini lantaran alih-alih menjalankan putusan arbitrase secara sukarela, pihak yang berkeberatan atas putusan arbitrase justru mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengad…

Hukum pajak

Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen penting dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebagai bentuk melaksanakan kewajiban bagi warga negara, namun juga merupakan …

Perkembangan penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia pasca reformasi: studi k…

Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, di samping mendatangkan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan, namun juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada. Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam kebingungan dalam menghadapi permasalahan, apalagi membiarkan mereka terjerumus …

Hukum kontrak elektronik = E-contract law

ecara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulis…